LUWU TIMUR | TOP-NEWS.CO.ID – Dalam upaya mendorong tercapainya target swasembada jagung nasional pada 2025, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan yang berfokus pada peningkatan produksi jagung melalui kerja sama lintas sektor, di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Selasa (12/08/2025).
Rakor tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, H. Bahri Suli, didampingi Kepala Bagian SDM Polres Luwu Timur, AKP Martinus Wemben.
Kegiatan ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari pemerintah, kepolisian, Bulog, hingga kelompok tani dan penyuluh pertanian, dalam rangka mengevaluasi dan memperkuat sinergi program ketahanan pangan berbasis komoditas jagung.
Dalam sambutannya, Sekda H. Bahri Suli menyampaikan bahwa program kerja sama antara Polri, Perum Bulog, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Luwu Timur diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi pengembangan sektor jagung, terutama dalam hal produksi dan penyerapan hasil panen.
“Saya menekankan pentingnya peran aktif pemerintah di tingkat kecamatan dan desa untuk turut mendukung kelancaran program ini. Terlebih dengan adanya jaminan harga dari pemerintah melalui Bulog, maka hasil panen petani tidak boleh ada yang tidak terserap, dan tanpa persyaratan yang menyulitkan mereka,” tegas Bahri.
Ia juga menyoroti peran penyuluh pertanian dan Babinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam pendampingan petani. Koordinasi lintas sektoral dinilai mutlak agar seluruh tahapan program berjalan efektif.
Sementara itu, AKP Martinus Wemben menjelaskan bahwa Polres Luwu Timur menerjunkan 128 personel sebagai polisi penggerak di 125 desa dan 3 kelurahan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.
Program ini mencakup dua skema utama, yakni pemanfaatan lahan proyektif seperti lahan milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) dan pemanfaatan lahan produktif non-PTPN.
Namun demikian, menurutnya, pemanfaatan lahan PTPN memiliki tantangan tersendiri karena sebagian lahan tidak cocok untuk budidaya jagung, bahkan ada yang dikuasai masyarakat atau memerlukan biaya pembukaan yang besar.
“Sebagai bentuk dukungan nyata, kami telah membentuk lima Desa Tangguh Pangan Bhayangkara yang akan menjadi model ketahanan pangan di wilayah Luwu Timur,” ungkap Martinus.
Kelima desa tersebut, yakni Desa Lumbewe, Kec. Burau, Desa Kertoraharjo, Kec. Tomoni Timur, Desa Watang Panua, Kec. Angkona,
Desa Wanasari, Kec. Angkona,
Desa Puncak Indah, Kec. Malili.
Rakor ini juga menghadirkan tiga narasumber kunci, yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lutim Amrullah Rasyid, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lutim Muh. Harta Saham, dan Kepala Perum Bulog Cabang Palopo Hadir Alamsyah.
Ketiganya memaparkan data, strategi teknis, dan skema penyerapan hasil panen sebagai bagian dari evaluasi dan perumusan kebijakan lanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para staf ahli bupati, para camat, kepala desa, penyuluh pertanian, dan para petani dari seluruh wilayah Luwu Timur.
Rakor ini menjadi tonggak penting dalam mengakselerasi kemandirian pangan daerah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. (kf)
