LUWU | TOP-NEWS.CO.ID – Anggota Komisi I DPR RI, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Frederik Kalalembang, melakukan kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Luwu pada Selasa (12/08/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap institusi Polri sekaligus bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum di daerah.
Frederik disambut langsung oleh Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu, S.H., S.I.K., bersama jajaran pejabat utama Polres.
Suasana pertemuan berlangsung akrab, mengingat keduanya memiliki latar belakang kerja sama saat bertugas di Medan, Sumatera Utara.
Dalam kunjungannya, Frederik menyoroti pentingnya peran Polres dalam menjaga stabilitas keamanan di tingkat lokal, terutama menjelang tahun politik dan meningkatnya dinamika sosial masyarakat.
Ia menilai kinerja Polres Luwu menunjukkan standar profesionalisme tinggi, khususnya dalam menangani kasus-kasus menonjol di wilayah hukum Luwu.
“Saya mengapresiasi langkah Polres Luwu dalam penanganan kasus mantan Kades Rateballa dan kasus Etik Polobuntu. Penanganan yang cepat, transparan, dan sesuai prosedur menunjukkan komitmen institusi dalam menegakkan hukum secara adil,” ujar Frederik.
Kasus-kasus yang disoroti Frederik diketahui sempat menyita perhatian publik dan menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.
Dalam hal ini, Polres Luwu dinilai berhasil merespons secara sigap tanpa tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.
Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu, menyambut baik masukan dan apresiasi dari Frederik.
Ia menegaskan bahwa Polres Luwu berkomitmen untuk terus menjaga integritas, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan semua proses penegakan hukum berjalan sesuai koridor undang-undang.
“Kami menjadikan arahan dan dukungan beliau sebagai motivasi untuk terus memperkuat soliditas internal serta menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata di lapangan,” ujar Adnan.
Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antara legislatif dan institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kunjungan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemangku kebijakan di pusat dan aparat keamanan di daerah, dalam memastikan bahwa prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga di tengah dinamika sosial yang berkembang. (**)
