PALOPO, SULSEL | TOP-NEWS.co.id – Pejabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani, SH., M.Si melakukan audiens dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo, di Ruang Kerja Wali Kota Palopo, Senin (09/10/2023) kemarin.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cab. Palopo, Makmur melaporkan terkait kondisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Palopo.
Dirinya berharap bagaimana kepesertaan Pemerintah Kota agar dimaksimalkan, karena pegawai Non ASN di lingkup Pemkot Palopo, masih banyak yang belum tercover yang seharusnya dianggarkan oleh Pemerintah Kota.
“Berharap kolaborasi ini yang sedang kita butuhkan bagaimana agar teman-teman yang berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial semua bisa di cover,” ungkap Makmur.
Menurutnya, tujuan dari program ini yakni peningkatan kesejahteraan selain pekerja penerima upah.
“Dengan tercovernya pekerja informal bisa mengatasi masalah kemiskinan ekstrem, karena pekerja informal ini banyak di didominasi sama pekerja yang notabene yang penghasilannya sangat kecil dan rentan resiko kerja dan resiko miskin. Pencegahan inilah kita ingin antisipasi melalui program jaminan sosial,” jelasnya.
Sesuai dengan instruksi Presiden RI Nomor 2 dan Innpres Nomor 4 terkait penanganan kemiskinan ekstrem. Inpres Nomor 2 itu terkait dengan penganggaran dan regulasi.
“Pemerintah Kota harus meningkatkan pekerja kita, baik sebagai penerima upah atau Non ASN maupun pekerja rentan,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Palopo menyampaikan bahwa tentu ini harus menjadi sebuah perhatian kalau di Provinsi semua tenaga Non ASN maupun tenaga Outsourcing itu dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi untuk ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Tentu ini menjadi perhatian bagi kami di Pemerintah Kota Palopo dengan mempertimbangkan kondisi keuangan kami jika itu memungkinkan kami laksanakan dilihat dari nilai yang tidak terlalu besar hanya Rp. 16.000/ orang dan itu akan kita kaji,” kata Asri Sani. (rls)
