Rakor TPPS, Kasus Stunting di Kota Palopo Turun 4,7 Persen

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo H. Farid Kasim Judas, SH., M. Si, MH mewakili Walikota Palopo membuka acara Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Palopo Tahun 2023, di Ruang Rapat Ratona, Kantor Walikota Palopo, Rabu (05/04/2023). Foto (kominfo)

PALOPO, SULSEL | TOP-NEWS.co.id – Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo H. Farid Kasim Judas, SH., M. Si, MH mewakili Walikota Palopo membuka acara Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Palopo Tahun 2023.

Rapat koordinasi tersebut, dilaksanakan di Ruang Pertemuan Ratona Kantor Walikota Palopo, Rabu (05/04/2023).

Bacaan Lainnya

Kepala Perwakilan BKKBN Prov Sulsel Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd menyampaikan, bahwa dari 24 kabupaten/kota itu tidak sama dalam melakukan percepatan penurunan stunting.

“Masing-masing memang diberikan kewenangan untuk melakukan percepatan penurunan stunting sehingga apapun yang ingin dikembangkan boleh saja,” ungkap Andi Ritamariani.

Dan khusus di Kota Palopo, kata Ritamariani, tentu sudah banyak inovasi yang telah dilakukan, di Sulsel sendiri ada 12 kabupaten yang naik dan ada 11 yang turun dan ada satu yang sama.

“Dari 11 Kabupaten/kota yang turun, ada Kota Palopo dan ini sangat luar biasa. Target untuk ditingkat nasional, itu seputar tiga tapi Kota Palopo mampu menurunkan 4,7% ini luar biasa dan satu-satunya di Luwu Raya yang angka penurunan stuntingnya menurun, yang lain itu semuanya naik,” jelasnya.

Menurutnya, jika Kota Palopo tidak menurunkan 4,7% tentu Sulsel tidak akan turun dan salah satu yang berkontribusi adalah Kota Palopo.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo l, H. Farid Kasim Judas, SH., M. Si, MH menyampaikan, bahwa pemerintah memiliki target nasional termasuk Kota Palopo.

“Dimana target kita sebisa mungkin 14% di tahun 2023 ini, dan di 2024 itu sudah 0%,” kata FKJ sapaan akrab Plt Kadis P2KB Kota Palopo.

“Karena tiga bulan terakhir kita melakukan evaluasi dan monitoring pemeriksaan kembali dengan tim kerja dari Dinas Kesehatan bekerja secara terpadu dan capaiannya cukup baik,” sambungannya.

Kasus stunting di Kota Palopo ada penurunan 4,7%, tentu ini tidak lepas dari semua pihak TNI/Polri dengan adanya kolaborasi melakukan upaya intervensi penurunan dan pencegahan stunting.

“Ini tentu tidak mudah, kita telah melakukan beberapa strategi kedepan akan dilaporkan kepada Bapak Walikota Palopo setelah lebaran kita akan kumpul seluruh stakeholder kita akan membuat gerakan makan daun kelor untuk ibu hamil,” jelasnya.

Sehingga menurutnya, ada edukasi kepada ibu hamil bahwa ternyata daun kelor menjadi salah satu sumber vitamin yang mudah didapatkan.

“Kedepan kita harus menjaga posisi kita. Dan yang paling penting di jaga disini adalah jangan sampai terjadi stunting yang baru dan akan ditindaklanjuti di pertemuan selanjutnya. Intinya Kota Palopo tidak boleh ada kasus stunting yang baru,” tegasnya.

Kegiatan rakor ini, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Universitas Muhammadiyah Palopo dengan Dinas P2KB tentang kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov Sulsel Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd.

Turut dihadiri Unsur Forkopimda, Plt. Kadis Kesehatan Kota Palopo dr. H. Nasaruddin Nawir, Sp.,OG (K)., MARS, Pimpinan Perangkat Daerah Kota Palopo serta Camat dan Lurah. (rls/al)

Pos terkait