LUWU TIMUR | TOP-NEWS.CO.ID – Capaian program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sepanjang Tahun Anggaran 2025 menuai apresiasi dari fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, yang digelar di Gedung DPRD Lutim, Senin (06/04/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, dan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lutim, Jihadin Peruge, didampingi Wakil Ketua II, Harisah Suharjo.
Turut hadir anggota DPRD, jajaran Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, hingga Kepala Bagian lingkup Pemkab Luwu Timur.
Sebanyak lima fraksi DPRD Lutim secara bergantian menyampaikan pandangan umum melalui juru bicara masing-masing, yakni Fraksi NasDem (Muhammad Iwan), Fraksi GPR (Sarkawi Hamid), Fraksi Golkar (Bangkit Revormansyah), Fraksi PDIP (Andi Surono), dan Fraksi PAN (Nurchalis Azis).
Dalam penyampaiannya, fraksi-fraksi memberikan apresiasi terhadap sejumlah program unggulan pemerintah daerah, seperti seragam sekolah gratis, beasiswa pendidikan, serta layanan kesehatan gratis.
Selain itu, indikator makro daerah juga dinilai menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka kemiskinan, berkurangnya tingkat pengangguran terbuka, hingga membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Meski diapresiasi, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi.
Hal tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi guna mendorong peningkatan kualitas program dan kebijakan agar lebih tepat sasaran serta berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi pandangan tersebut, Wakil Bupati Puspawati Husler menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan yang diberikan seluruh fraksi.
Ia menegaskan, kritik dan saran yang disampaikan merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Seluruh pandangan, saran, dan rekomendasi dari fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya. (kf)
