LUWU TIMUR | TOP-NEWS.CO.ID – Kritik Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur terhadap pemerintah daerah yang dinilai gagal meraih Adipura 2025 menuai tanda tanya.
Pasalnya, penghargaan kebersihan bergengsi itu tahun ini tidak diberikan kepada satu pun daerah di Indonesia.
Fakta nasional tersebut berbanding terbalik dengan pandangan Fraksi PAN yang sebelumnya menyesalkan Pemkab Luwu Timur karena tidak mampu mempertahankan Adipura setelah lima tahun berturut-turut meraihnya.
Di tingkat pusat, hasil evaluasi justru menunjukkan tidak ada daerah yang memenuhi standar penilaian.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur, Umar Dalle, menegaskan bahwa absennya Adipura bukan hanya terjadi di daerahnya, melainkan secara nasional.
“Tahun 2025 memang tidak ada kabupaten atau kota yang mendapat Adipura karena tidak ada yang memenuhi seluruh kriteria dari Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Umar, Jumat (06/03/2026).
Ia menjelaskan, standar penilaian tahun ini mengalami pengetatan signifikan.
Sejumlah indikator yang menjadi sorotan meliputi keberadaan fasilitas pengolahan sampah yang berfungsi optimal, SDM kebersihan yang terlatih, hingga larangan keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di kawasan permukiman.
Selain itu, sistem pengelolaan sampah juga dituntut terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kriterianya jauh lebih ketat. Banyak daerah belum bisa memenuhi semua indikator tersebut,” katanya.
Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Ia memastikan bahwa tidak ada satu pun pemerintah daerah yang layak menerima Adipura tahun ini.
“Tidak ada satu pun pemda yang mampu mencapai predikat Adipura,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (28/02/2026).
Hanif bahkan menyoroti masih lemahnya pengelolaan sampah di sejumlah kota besar, termasuk keberadaan TPS liar di beberapa titik.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kebersihan dan tata kelola sampah masih menjadi tantangan nasional, bukan semata-mata kegagalan satu daerah.
Dengan demikian, kritik terhadap tidak diraihnya Adipura di Luwu Timur dinilai perlu melihat konteks yang lebih luas, yakni ketatnya standar baru yang belum mampu dipenuhi oleh seluruh daerah di Indonesia. (**)
