Walikota Palopo Lepas Ratusan Kader Pendataan Keluarga Tahun 2021

  • Whatsapp
Walikota Palopo melepas secara resmi Kader Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP&KB) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, di Indoor Saokotae, Rujab Walikota Palopo, Sabtu (27/03/2021).

PALOPO | TOP-NEWS.co.id – Walikota Palopo melepas secara resmi Kader Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP&KB) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, di Indoor Saokotae, Rujab Walikota Palopo, Sabtu (27/03/2021).

Bacaan Lainnya

Dalam laporannya, Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP&KB) Kota Palopo, Farid Kasim Judas, SH., M.Si, MH menyampaikan, bahwa dengan mengambil tema “Pendataan Adalah Awal Keluarga Berencana”, PK21 ini merupakan kegiatan pendataan keluarga secara komprehensif dimana 350 Kader sudah mengikuti orientasi dan 5 orang mengikuti orientasi di tingkat provinsi.

“Pada tanggal 1 April 2021 para kader sudah mulai door to door melakukan pendataan secara detail dan kegiatan ini berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 kurang lebih sekitar dua bulan dan hasilnya ini bertujuan untuk melakukan pemetaan kondisi atau keadaan warga yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Palopo,” kata Farid Kasim Judas.

Oleh karena itu, kendala yang saat ini dialami bahwa dana alokasi khusus untuk insentif pendataan terkendala karena nominal yang kurang.

“Semoga kebijakan dari Walikota Palopo dapat mengatasi hal tersebut,” ungkap FKJ sapaa akrabnya.

“Karena jumlah rumah yang ada di Kota Palopo yang telah kami hitung sekitar empat puluh ribu rumah dan itulah yang akan di datangi oleh tim kerja atau kader untuk melakukan pendataan keluarga,” sambungnya.

Ini juga termasuk pemetaan langkah-langkah pencegahan terjadinya stunting jadi pendataan keluarga ini merupakan kebijakan nasional bagaimana melakukan pencegahan dan antisipasi terhadap stunting.

“Dalam pendataan ini juga bukan hanya orang yang di data tapi kondisi lingkungannya, sekitar rumah bahkan statusnya apakah keluarga yang mampu, tidak mampu, janda, duda, lansia, balita atau orang yang sakit jadi semua akan terdata melalui aplikasi yang sudah ditetapkan BKKBN Pusat,” tandas Plt Kadis DPP&KB Kota Palopo.

Sementara itu, Walikota Palopo Drs. H. M. Judas Amir, MH dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pendataan ini jika kita salah mendata maka kebijakan pemerintah akan salah jadi semua kondisi yang ada di masyarakat itu akan tercatat itulah nanti secara nasional dan internal Pemerintah Kota Palopo akan memperhatikan.

“Diperhatikan disini maksudnya adalah berapa orang yang dapat di bantu, berapa yang sakit dan sakitnya apa dan sebagainya itulah nanti yang kita ketahui dan jika kita sukseskan ini merupakan pendataan yang mulia,” kata Judas Amir. (prokopim)

Pos terkait