PALOPO | TOP-NEWS.co.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Palopo, melakukan Aksi Demonstrasi di kantor DPRD Kota Palopo . Senin, 29 Juni 2020.
Aksi yang dilakukan oleh PMII Kota Palopo menuntut Kepastian Peraturan walikota terkait penanganan covid-19 yang sampai hari ini belum diketahui kwbwradaannya, sementara anggaran telah direalisasikan.
Transparansi penggunaaan anggaran penanganan covid-19 dikota palopo, juga menjadi tuntutan aksi demonstrasi yang dilakukan.
Saat berdiskusi dengan peserta aksi, perwakilan secara Kelembagaan DPRD Kota palopo tidak berani membuka data alokasi anggaran penangan covid di kota palopo dan salinan perwal pun belum dimiliki.
Jendral Lapangan ( Natho Hisbullah ) ; aksi yang kami lakukan berdasarkan kajian kami selaku pengurus. Bahwa terdapat hal-hal menjanggal dalam upaya penanganan covid -19 di kota palopo.
Anggaran penanganan covid 19 telah di realisasikan , namun DPRD Kota Palopo belum jelas, apakah memiliki salinan perwal atau tidak sebagai payung hukum dan dasar dari penganggaran tersebut.
Lanjut menurut nato hisbullah selain perwal tuntutan kami selanjutnya adalah transparansi anggaran penanganan covid 19 yang sampai hari ini tidak dipublis untuk masyarakat. Dalam hal ini DPRD Kota Palopo memiliki fungsi pengawan, maka kami menuntut kepada DPRD Kota Palopo agar memberikan data transparansi yang menjadi dasar pengawasannya.
Namun menurut salah satu anggota DPRD yang mewakili secara kelembagaan DPRD kota palopo, penyaluran masih berjalan jadi belum bisa dibagikan.
Lebih lanjut nato mempertanyakan soal fungsi pengawasan DPRD dimana, jika hal tersebut menjadi alasan.
Berbicara soal pengawasan justru saat penyaluran yang harusndi awasi. Dan terkait soal anggaran pasti sudah ada data² yang jelas soal alokasinya. Nah informasi data itulah yang kami tuntut agar dibagikan secara detail untuk dibagikan ke masyarakat, tutupnya.(*)
