PALOPO, SULSEL | TOP-NEWS.co.id – Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes yang mewakili Walikota Palopo mengikuti pelaksanaan roadshow secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam rangka percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Ratona Lantai 3, Rabu (15/03/2023).
Menko PMK prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P dalam sambutannya mengatakan, bahwa pertemuan ini untuk melakukan sinkronisasi masalah penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting di Sulsel yang pencapaiannya relatif baik tetapi memang perlu ada peningkatan lebih lanjut.
“Ini adalah gambaran yang pertama tabulasi kemiskinan ekstrem, prevalensi stunting dan dana Desa Se Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi untuk Provinsi Sulawesi selatan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2021 berdasarkan catatan di Kemenko PMK jumlahnya 1,56% dan tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yaitu 1,54%,” ungkap Muhadjir Efendy.
Adapun prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 27,4% dan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan juga yaitu 27,2%
Beliau menyampaikan kepada pimpinan daerah agar mencermati kondisi daerahnya masing-masing yang sebagai mana amanah Bapak Presiden ingatkan telah menargetkan tahun 2024 kemiskinan ekstrem harus 0% di seluruh Indonesia, olehnya itu mohon diperhatikan.
Prevalensi stunting dibanding Tahun 2021 dan 2022 rata-tata memang ada yang mengalami kenaikan tapi banyak juga yang mengalami penurunan seperti Kepulauan Selayar angka stuntingnya mengalami kenaikan dari 27,7% menjadi 32,1%.
“Yang lain juga mohon untuk dicermati ada yang mengalami kenaikan ada yang mengalami penurunan. Ada juga yang angka stuntingnya sudah di bawa rata-rata Nasional seperti yang terjadi di Barru 14,1% brarti sudah di bawah rata-rata Nasional kemudian Kota Makassar yaitu 18,4%,” katanya.
“Yang lain masih harus kerja keras karena angkanya masih cukup tinggi masih ada beberapa yang masih di atas 30%. Kerena itu mohon betul -betul di manfaatkan sumber-sumber dana, sember-sumber daya manusia yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota untuk melakukan pembenahan,” tandas Menko PMK, Muhadjir Efendy.
Sementara itu, dalam laporannya Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Sekda Sulsel, DR Abdul Hayat Gani, M.Si mengatakan untuk tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan keuangan kepada lima Kabupaten yang dipetakan sebagai daerah yang berpotensi kemiskinan ekstrem sebesar 500 juta/Kabupaten.
“Demikian pula bahwa tetap dikoneksikan dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terhadap semua juga terhadap semua Kabupaten/Kota diserahkan bantuan sebesar 300 juta untuk penurunan kemiskinan ekstrem,” kata Abdul Hayat Gani.
Sementara untuk desa yang sangat tertinggal, jelas Abdul Hayat, masih ada kaitan yang sangat kuat antara status desa dengan prevalensi stunting serta dengan kemiskinan ekstrem.
“Oleh karena itu, Bapak Gubernur dan Pemerintah Sulawesi Selatan menyerahkan bantuan untuk desa yang sangat tertinggal sebesar 200 juta/desa. Jadi cukup banyak yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting,” jelasnya.
Selain Staf Ahli, kegiatan ini juga diikuti oleh unsur Forkopimda Kota Palopo, Plt. Kadis Kesehatan dr. Nasaruddin Nawir, So.OG (K) MARS, Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Lurah. (rls)
