PALOPO | TOPNEWS.co.id – Walikota Palopo di wakili Sekretaris Daerah Kota Palopo Drs. Firmanzah DP, S.H.,M.Si menghadiri rapat kemitraan dan pemangku kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Untuk mencapai persamaan pemahaman tentang Program Jaminan Kesehatan (JKN) serta mempermudah koordinasi antara instasi, BPJS kesehatan menggelar rapat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai kewenangan dan Fungsi masing-masing lembaga/instansi, di ruang rapat Kantor BPJS Kesehatan, Rabu (23/09/2020).
Sekretaris Daerah Firmanzah DP menyampaikan dengan adanya forum yang dibentuk, sehingga melakukan pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas kendala dan masalah yang dihadapi dilapangan terutama kaitannya dengan BPJS kesehatan.
“Alhamdulillah kendala-kendala yang kita alami selama ini dengan adanya forum ini kita carikan solusinya kemudian kita atasi permasalahan tersebut,” ungkap Firmanzah.
Beberapa hal yang disampaikan Sekda pada kesempatan tersebut, yakni telah di bahas di Kantor DPRD Palopo mengenai upah PPAS yang dimana salah satu item untuk pembayaran BPJS kesehatan sudah aman dan sudah disepakati, adapum terkait kendala dan masalah akan di tindakan lanjuti oleh Kadis Kesehatan.
“Mengenai Covid, alur dan mekanismenya sudah jelas, adapun masalah dan kendala yang terjadi akan kita carikan solusinya sehingga penanganan Covid bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Firmanzah juga menyampaikan di tanggal 21 September 2020 Gubernur telah memberikan surat untuk Ketua Gugus Tugas Covid 19 yang intinya bagaimana Pemerintah Pusat sudah mengambil strategi untuk mengurangi isolasi mandiri di rumah.
“Jadi Gubernur akan melanjutkan isolasi di makassar yaitu program wisata covid, karena kemarin sempat ada berita kalau wisata covid akan dihentikan,” tambah Firmanzah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Taufiq, M.Kes menyampaikan terkait BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang belum diaktifkan agar segerah diproses.
“Karena banyak keluarga kami yang sakit dan tiba-tiba tidak aktif bpjsnya dan ini menjadi kendala teman-teman yang ada di puskesmas,” kata Taufiq.
Taufiq menegaskan, pada bulan Maret lalu Walikota telah menyampaikan semua data yang terdaftar di BPJS kesehatan sudah rampung karena semua data yang di ambil dari RT/RW.
“Akan tetapi ketika ada yang sakit ternyata bpjsnya tidak aktif. Sehingga kami meminta kepada pihak BPJS segerah proses kartu BPJS warga yang secara tiba-tiba tidak aktif,” tegasnya.
Dirinya juga berharap, agar kembali melakukan pertemuan dengan pihak RT/RW serta Dukcapil untuk melakukan verifikasi data penduduk dan verifikasi data BPJS warga yang belum aktif.
Dalam rapat tersebut, juga dihadiri Ketua Komisi Bidang Kesra DPRD Palopo, Baharman Supri, seluruh Direktur Rumah Sakit Palopo, serta PPD terkait. (hms)
