MAKASSAR | TOP-NEWS.CO.ID – Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2027 yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/04/2026).
Dalam forum tersebut, Puspawati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung transformasi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan inklusif.
Di hadapan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. Jufri Rahman, ia memaparkan bahwa tren kemiskinan di Luwu Timur terus mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Capaian tersebut, kata dia, tidak lepas dari optimalisasi program unggulan daerah, khususnya intervensi “Tiga Kartu Sakti”.
“Melalui intervensi ‘Tiga Kartu Sakti’, kami berhasil menekan angka kemiskinan secara konsisten. Dari 6,58 persen pada 2024 turun menjadi 5,79 persen di 2025. Tahun 2026 ini, kami menargetkan penurunan lebih tajam di kisaran 5,10 hingga 5,34 persen,” ujar Puspawati.
Ia menambahkan, upaya penanggulangan kemiskinan di Luwu Timur tidak hanya berfokus pada penurunan angka statistik, tetapi juga memastikan setiap program bantuan memberikan dampak berkelanjutan terhadap kemandirian masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, dalam arahannya menekankan pentingnya peran Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Ia mengimbau agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada capaian angka, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Kita semua diharapkan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang berkeadilan, melampaui sekadar angka-angka administratif,” tegasnya.
Senada dengan itu, Plt. Kepala Bapelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, menyampaikan bahwa efektivitas penanganan kemiskinan sangat ditentukan oleh penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Wakil Bupati/Wali Kota serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait se-Sulawesi Selatan, sebagai upaya merumuskan strategi kolektif menuju kesejahteraan masyarakat Sulsel pada tahun 2027. (Kf)
