PALOPO, SULSEL | TOP-NEWS.co.id – Sekertaris Daerah Kota Palopo, Drs.Firmanza DP. SH. M.Si.,mewakili Walikota Palopo menghadiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, di kantor BPS Kota Palopo, Jumat (25/11/2022).
Muhammad Rismat, R, selaku Kepala Badan Pusat Statistik, mengatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 1997, tentang statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019, tentang satu Data Indonesia, mengamanatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Sebagai Pembina Statistik sektoral dan pembina statistik data statistik.
Beberapa hal yang beliau sampaikan tentang BPS memandang perlu adanya Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh karena itu, BPS telah mengaturkan dalam peraturan badan Pusat Statistik nomor 3 tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
“Tujuan EPSS yaitu mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan Publik di bidang statistik pada instansi dan pemerintah daerah,” kata Muhammad Rismat.
Dalam rangka Penyempurnaan Tata Kelola EPSS BPS akan melaksanakan ujian coba EPSS Pada Bulan November 2022, uji coba ini meliputi instansi pusat dan Pemerintah Daerah, selanjutnya implementasi EPSS akan dilaksanakan mulai tahun 2023.
Adapun tahapan EPSS terdiri dari penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interview, dan penilaian visitasi.
“Keberhasilan dan lancarnya uji coba EPSS, membutuhka dukungan dari berbagai pihak terutama dari pemerintah daerah, oleh karena itu, diminta bantuannya untuk mendukung pelaksanaan EPSS,” jelasnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Kota Palopo Drs.Firmanza DP. SH. M.Si, dalam arahannya mengatakan bagaimana kita menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, dan kita berharap bahwa bagaimana kemudian implementasi nya di tingkat kabupaten/kota.
“Dan kita semua terutama jajaran pemerintahan ini tentunya harus mendukung implementasi dari pada undang-undang ini adalah kepentingan kita bersama. apalagi ini kepentingan soal data dan statistik,” kata Firmanza.
”Kepada pihak yang terkait untuk betul-betul memperhatikan, karena kita dalam melaksanakan pembangunan, dan merencanakan pembangunan, dalam menilai atau mengukur bagaimana hasil dari pada pembangunan itu, tentunya kita membutuhkan data-data statistik yang akurat, dan yang bisa di pertanggung jawabkan,” tandasnya. (rls)
