MAKASSAR, SULSEL | TOP-NEWS.co.id – Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Bimbingan Teknis Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022 di Hotel Maxone Makassar, Kamis (17/11/2022).
Kepala BKPSDM, H. A. Muhammad Ahkam Basmin, S.STP menyampaikan, maksud diadakannya bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ASN dalam melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja.
“Tujuannya untuk memberikan pemahaman cara pengumpulan data, teknis pengolahan data dan cara merumuskan hasil analisisnya,” jelas A. Muhammad Ahkam.
Kegiatan bimtek akan dilaksanakan mulai tanggal 17 sampai 19 November 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 66 orang yang merupakan kasubag kepegawaian dan pengelola kepegawaian pada setiap OPD lingkup pemerintah Kabupaten Luwu, sedangkan pemateri dikolaborasikan dari pemerintah Kab. Luwu dan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Makassar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Drs H Sulaiman, MM yang membuka secara resmi kegiatan bimtek mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan LAN RI Makassar beserta segenap jajaran atas kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan bimtek
“Seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka perlu dilakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi) sumber daya manusia aparatur dan ketata laksanaan yang efektif dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik,” kata H Sulaiman.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segalah bidang, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja.
“Yang terjadi saat ini, profesionalisme yang diharapkan dari sumber daya aparatur belum sepenuhnya terwujud, salah satu penyebabnya karena terjadi ketidak sesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya,” jelasnya.
Untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam program reformasi birokrasi, maka diperlukan penataan birokrasi yang baik, terinci, terukur dan output kerja yang jelas serta alur kegiatan dan standart prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan.
“Karena pentingnya bimtek ini, maka saya mengharapkan kepada para peserta agar mengikuti kegiatan secara serius, begitu pula dengan para panitia dan narasumber untuk dapat membimbing para peserta,” tutup H Sulaiman.
Hal senada diungkapkan pula oleh Koordinator Poksi PKM Puslatbang LAN RI Makassar, Anita, S.Sos, M.Si. Dirinya mengatakan, pasca penyederhanaan birokrasi banyak yang kebingungan terkait Analisa jabatan dan beban kerja tersebut.
“Memang perlu melakukan analisa jabatan, jabatan-jabatan apa saja yang ada di Kabupaten Luwu dan kemudian menentukan beban kerjanya, insya Allah nanti kami tidak hanya akan memberikan materi teknis khusus tetapi juga akan dilengkapi dengan memberikan sampel analisa setiap jabatan,” kata Anita. (rls)
