Walikota Palopo, HM Judas Amir mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) melalui Video Conference (vidcon) dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait penyaluran Bansos Tunai Penanganan Dampak COVID-19 bersama Kementerian Sosial yang berlangsung di Lantai III Ruang Kerja Walikota, Rabu (15/04/2020).

PALOPO | TOPNEWS.co.id –¬†Walikota Palopo, HM Judas Amir mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) melalui Video Conference (vidcon) dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait penyaluran Bansos Tunai Penanganan Dampak COVID-19 bersama Kementerian Sosial yang berlangsung di Lantai III Ruang Kerja Walikota, Rabu (15/04/2020).

Dalam vidcon tersebut Menteri Sosial, Juliari P. Batubara menyampaikan rakor dilakukan dalam memberikan penjelasan singkat mengenai satu program bantuan sosial yang sebentar lagi akan di tentukan ke-33 Provinsi diluar DKI Jakarta.

“Yang paling penting adalah kami harapkan koordinasi dari daerah tingkat direktorat jenderal penanganan Covid-19 untuk menentukan alokasi dan kemudian dijadwalkan. Kemudian mengenai pelaksanaan pembinaan di lapangan sangat di perlukan terkait Bansos Tunai di lapangan agar kiranya dapat berjalan dengan baik” kata Juliarti P. Batubara.

Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) adalah bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan COVID-19 yang akan diberikan kepada 9.000.000 keluarga, sebesar Rp.600.000 per keluarga perbulan mulai April, Mei dan Juni (3 bulan).

“Untuk mekanismenya mungkin daerah yang diluar DKI dapat melalui PT.POS Indonesia,” jelasnya.

Adapun kriteria penerima prioritas yaitu KK dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos (sudah terkirim ke seluruh daerah Provinsi Kabupaten/Kota. Untuk tambahan usulan daerah yaitu KK Non program sembako, KK Non PKH, KK Non Prakerja – Non DTKS + BNBA, By NIK, By Nomor Telepon

Pada Kesempatan itu Walikota Palopo, Drs. HM. Judas Amir, MH mengatakan di Kota Palopo sendiri Alhamdulillah sudah sejak tanggal 15 Maret lalu sudah punya kebijakan-kebijakan mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat.

Namun terkait bantuan sosial kita sudah usulkan 16.000 per keluarga, tetapi yang disetujui dari pemerintah pusat hanya 9.000 untuk itu kami berharap agar ditambahkan lagi jumlah penerima.

“Hal tersebut melihat dari dampak kondisi saat ini serta arahan pemerintah pusat untuk menutup beberapa tempat seperti Sekolah dan pembatasan lokasi keramaian lainnya,” terang Judas Amir dalam vidcon itu.

Saat melakukan vidcon, Walikota Palopo didampingi Asisten II Ekonomi dan Pembangunan, Taufiq S.Kep.Nrs.,M.Kes, dan Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Awaluddin. (hms)