TOP-NEWS.co.id – Kasus dugaan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) diduga di pangkas oleh oknum Kepala Desa

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal Polresta Deliserdang langsung menindaklanjuti informasi pemotongan BLT terhadap masyarakat di Desa Sumberejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang, berbuntut panjang.

BLT sebesar Rp 600 ribu dipotong hingga 75 persen. Penerima BLT akhirnya cuma mendapatkan Rp 150 ribu.

Dari informasi yang didapatkan Polresta melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Bendahara Desa.

Selain itu ada juga tiga orang warga yang ikut diperiksa karena sempat menerima bantuan tersebut hanya Rp 150 ribu.

Sampai saat ini kasus pemotongan BLT ini masih diselidiki oleh Polresta Deliserdang.

“Lagi kami selidiki. Karena adanya informasi kami lakukan penyelidikan. Baru Desa Sumberejo saja yang kami selidiki. Kalau seandainya terbukti ya berarti korupsilah karena itukan uang negara,” ujar Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Yemi Mandagi Minggu, (17/5/2020). Dikutip Top-news.co.id dari Tribunnews.com.

Yemi menegaskan bantuan yang telah diprogramkan oleh pemerintah tidak boleh dipotong.

Meskipun ada musyawarah dan ada kesepakatan di desa itu, namun selagi masih ada yang keberatan tetap tidak dibenarkan untuk dipotong.

“Tidak boleh itu (dibelah-belah) meskipun ada kesepakatan karena sumber bantuan itukan banyak. Intinya sepanjang ada yang merasa dirugikan dan ada kerugian negara pasti kita proses,” kata Yemi.

Kasus penyaluran BLT DD di Desa Sumberejo ini sempat menjadi pemberitaan di beberapa media massa dan kemudian viral di media sosial.

Saat itu ada pengakuan Robi Mustafa (32) warga Dusun Sumberejo yang menyebut bahwa oknum kepala dusun mendatangi rumahnya setelah dirinya menerima BLT sebesar Rp 600 ribu di Balai Desa.

Oknum kepala dusun tersebut meminta Rp 450 ribu dengan alasan akan dibagi-bagikan kepada warga yang lain.

Sehingga Robi Mustafa akhirnya cuma menerima bantuan sebesar Rp 150.(***)