Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulsel tahun 2019 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel.

MAKASSAR | TOPNEWS.co.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulsel tahun 2019 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel. Senin, (9/12/2019).

Rapat ini juga dihadiri oleh 13 Wakil Bupati Provinsi Sulsel diantaranya, Wakil Bupati Toraja Utara, Wakil Bupati Pinrang, Wakil Bupati Enrekang, Wakil Walikota Palopo, Wakil Bupati Sinjai, Wakil Bupati Bulukumba, Wakil Bupati Pangkep, Wakil 1, Wakil Bupati Wajo, Wakil Bupati Luwu, dan Wakil Walikota Parepare.

Baca Juga: Peringati Hari Anti Korupsi, Pengunjuk Rasa Membawa Spanduk Bertuliskan “Palopo Surga Para Koruptor”

Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan koordinasi terkait upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan dan pemanfaatan satu data basis terpadu yang dikelola oleh Kementrian Sosial RI melalui Dinas Sosial masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka penajaman ketepatan sasaran penerima manfaat khususnya penduduk miskin.

Baca Juga: Penuhi Hasrat Bejatnya, Ayah di Palopo Cabuli Anak Tirinya Hingga Empat Kali

Dalam kesempatannya wagub Sulsel Andi Sudirman mengatakan, bahwa Alhamdulillah jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan Maret 2019 sebesar 767,80 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 24,83 ribu jiwa jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2018.

Persentase penduduk miskin juga turun dari 9,06 persen kondisi Maret 2018 menjadi 8,69 persen pada Maret 2019. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan baik daerah perkotaan maupun perdesaan selama periode Maret 2018 – Maret 2019.

“Jadi kita harus memverifikasi validasi data terlebih dahulu, dan kita juga meminta agar disisir sampai ke desa untuk memperbaiki datanya kembali. Jika dulunya penerima manfaat, sekarang sudah lepas otomatis berubah datanya, ini yang kita mau,” ucap Andi Sudirman.

Ia juga menambahkan, bahwa sejak kami pertama kali masuk, kami sudah memperbaiki data tersebut dan sudah sisir semua, ke Kadis Sosial untuk membantu falidasi data dan itu terus dilakukan.

Untuk itu kata Andi Sudirman kami meminta kepada Kabupaten/Kota untuk lebih aktif lagi. Karena, sebagian dari mereka adalah sentralnya karena dominasi adalah pengusulannya dari bawah.

“Kami berharap agar ada pendekatan dari kepala daerah, Kadisnya untuk turun ke bawah untuk pendampingan mengenai data tersebut minimal random chek,” ungkapnya. (*)